Putusan Bukan Aspiratif Dari Masyarakat

Armuji

Armuji

Surabaya – Masih panasnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Rupanya menjadi perhatian secara khusus untuk legislatif Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Begitu juga dengan legislatif surabaya.

“Tentunya kita tidak serta merta, bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sikapnya sudah jelas, kita menginginkan Pilkada langsung,” kata Armuji Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Oleh karena itu masih ada celah dimana masyarakat juga bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang mana nanti hasil yang diputuskan oleh MK itu yang kita tunggu,” tambahnya.

Masih kata Armuji, baik itu langsung maupun tidak langsung. “Itu merupakan keputusan tertinggi yang tidak bisa dirubah-rubah lagi,” jepasnya.

“Meski nanti putusan terjelek pun, itu tidak bisa dikatakan aspirasinya masyarakat yang ditampung disana, putusan MK adalah putusan final dan tidak ada putusan diatasnya,” pungkasnya.