Dewan Pelanggan Ajukan Gugatan Ke PN

Ali Musyafak

Ali Musyafak

Surabaya – Kenaikan tarif adminitrasi pembayaran air minum yang dilakukan oleh Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya, senilai Rp (rupiah) 2500 mendapat penolakan dari pelanggan.

Salah satunya dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, untuk menanyakan apakah kenaikan ini didasari payung hukum atau tidak.

Ali Musyafak Ketua Dewan Pelanggan menjelaskan, pengajuan gugatan ini bertujuan untuk menanyakan keabsahan kenaikan biaya tersebut.

“Dulu pembayaran air minum ditagih ke rumah tanpa biaya adminitrasi, dan sekarang tetap ditagih ke rumah, tapi malah ada kenaikan adminitrasi, sistim masih sama tapi kenapa ada biaya adminitrasi, ini yang kami tanyakan sah atau tidak kenaikan ini,” tambahnya.

“Kalau memang pungutan Rp 2500 itu tidak sah, harus dikembalikan kepada pelanggan, tapi kalau memang sah, kami nanti akan ajukan keberatan dan akan kami tanyakan, kenapa dulu tidak ada biaya admintrasi, tapi sekarang ada biaya admintrasi,” unkap Ali.

Masih kata Ali, memang PDAM berdalih biaya adminitrasi sebesar Rp 2500 itu adalah biaya bank. Padahal didalam peraturan yang dikeluarkan oleh perbankan tidak pernah menyebutkan bahwa ada biaya admintrasi bank, tapi hanya menyebutkan biaya admintrasi.

Ali menambahkan, berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) nomor 23 tahun 2006 tentang pengenaan tarif air minum, biaya admintrasi tersebut sudah dicakup dalam penghitungan tarif air minum. Semua itu terdiri dari biaya usaha, yakni biaya pembuatan rekening maupun biaya produksi.