Akan Lakukan Pemanggilan Paksa

Adi Sutarwijono

Adi Sutarwijono

Surabaya – Bercermin pada pengalaman sebelumnya, dimana ketika melakukan pembahasan hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak pernah mau datang menghadiri.

Selama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabya lalu. DPRD Surabaya memang terlihat sangat tidak mempunyai keberanian menghadapi SKPD Pemkot Surabaya.

Padahal dewan mempunyai beberapa hak seperti hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Namun dalam praktiknya, ketiga hak tersebut dianggap tidak bisa melegitimasi posisi dewan untuk mengundang dan membuat keputusan dalam agenda rapat dewan.

Adi Sutarwijono Ketua Panitia Khusus Tata Tertib (Pansus Tatib) DPRD Surabaya mengatakan, jika dalam rapat perdana yang mengahdirkan Prof Eko Sagitario pakar hukum Tata Negara Universitas Surabaya (Ubaya) dan Hariadi dari Universitas Airlangga (Unair) mulai mewacanakan soal cara memanggil SKPD katagori bandel.

“Lemahnya posisi dewan ketika memanggil SKPD untuk keperluan klarifikasi soal pelaksanaan sebuah regulasi juga menjadi catatan tersendiri,” tambahnya.

“Sampai sampai ada wacana untuk menguatkan panggil paksa, seperti yang dilakukan Pemkot Surabaya selama ini, harusnya dewan juga bisa melakukan hal yang sama dengan menggandeng jajaran samping seperti kepolisian,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Awi juga menjelaskan bahwa dalam rapat Pansus tatib juga mulai muncul klausal baru terkait hak dewan utuk melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran dengan nilai diatas 1 miliar untuk seluruh SKPD kota Surabaya.

“Untuk lebih meningkatkan fungsi dewan dalam hal pengawasan anggaran, Pansus Tatib juga menggulirkan wacana soal sikap untuk melapor langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ada SKPD yang diduga kuat melakukan penyimpangan penggunaan anggaran diatas Rp (rupiah) 1 miliar,‚ÄĚ terangnya.

Hal tersebut digulirkan Pansus Tatib dewan ini bukan tidak beralasan. Karena hampir 40 persen anggota DPRD Surabaya berstatus incumbent, sehingga telah berbagai pengalaman buruk yang berkaitan soal kerjasama dan hubungannya dengan Pemkot Surabaya sebagai mitra mulai disiapkan langkah antisipasinya.