Pansus Tatib Guna Penguatan Kinerja Dewan Berkaitan Dengan Fungsi Pada Penganggaran Dan Pengawasan

Paripurna Bahas Pansus Tatib DPRD Surabaya

Paripurna Bahas Pansus Tatib DPRD Surabaya

Surabaya – Sesuai agenda sebelumnya, pasca ditetapkannya unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya. Pada paripurna kali ini DPRD Surabaya mengagendakan pembentukan Panitia Khusus Tata Tertib (Pansus Tatib) DPRD Surabaya.

Pansus Tatib DPRD Surabaya telah ditentukan dengan komposisi 11 anggota legislatif surabaya. Mereka-mereka itu diantaranya, ketua Adi Sutarwijono menjabat sebagai Ketua Pansus Tatib DPRD Surabaya sedangkan Juanedi menjabat sebagai Wakil Ketua Pansus Tatib DPRD Surabaya.

Untuk posisi anggota Pansus Tatib DPRD Surabaya adalah Sukadar, Baktiono, Syaifudin Zuhri, Rio Patti silanno, Laila Mufidah, Pertiwi Ayu Khrisna, Reni Astuti, Sudirdjo serta juga Nanik Zulfiani.

Adi Sutarwijono menyampaikan, akan menyelesaikan pambahasan tatib DPRD Surabaya. “Kalau cepat selesai, setelah itu DPRD membentuk alat kelengkapan dewan,” tambahnya.

Adi menambahkan, Tatib DPRD Surabaya berorientasi pada penguatan kinerja anggota dewan, serta kemitraan antara DPRD dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Penguatan kinerja dewan berkaitan dengan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Penguatan tersebut perlu dilakukan agar check and balance bisa dijalankan.

“Secara keseluruhan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.

Masih kata Adi, masalah absensi juga mendapatkan perhatian, hal tersebut untuk mengantisipasi tidak disiplinnya anggota dewan. Bilamana telah terjadi pelanggaran, maka pemberian sanksi bergantung pada Badan Kehoramatan (BK).

“Tergantung dari rapat anggota nanti, apakah perlu melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau tidak, tetapi konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) itu wajib dilakukan,” terang Adi.

“Namun konsultasi ke Kemendagri juga sangat diperlukan karena ada beberapa hal penting yang sangat berkaitan dengan Tatib pada periode kali ini yakni Undang-Undang Mejelas Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3),” paparnya.

“Rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah (RUU Pemda) dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), kami khawatir jika ternyata tiga hal tersebut belum sempat terakomodir di Tatib yang baru,” jelasnya.