Dana Seragam Sekolah Raib Di Dindik Surabaya

Baktiono Dan Siswa Tidak Mampu

Baktiono Dan Siswa Tidak Mampu

Surabaya – Subsidi anggaran yang khusus diperuntukan dunia penidikan ternyata aliran dananya sama sekali tidak jelas. Fakta tersebut terkuak, dan tidak sedikit dana sebesar Rp (rupiah) 3 miliar untuk seragam anak sekolah dari keluarga tidak mampu raib di Dinas Pendidikan (Dinsik) Surabaya.

Memasuki tahun ajaran baru masih banyak siswa sekolah yang tidak mendapat fasilitas seragam sekolah karena tidak mampu membeli melalui koperasi sekolah.

Padahal, siswa tersebut masuk melalui jalur Mitra Warga yang seharusnya tidak dibebani oleh biaya apapun. Salah satunya, Salsabila siswa disalah satu sekolah menengah negeri mengakui, belum mendapat seragam meskipun proses belajar mengajar sudah berjalan sekitar 2 bulan karena tidak mampu membali baju.

“Totalnya bayar Rp 650 ribu, saya cicil tiap bulan, dapat 4 stel seragam diantaranya Abu-abu, pramuka, batik, dan olahraga,” terang Sudirman, selaku wali murid yang lainnya.

Begitu juga dengan Achmad Alfandi Santoso salah satu siswa di sekolah negeri. Alfandi mengatakan, sudah 2 bulan menjadi siswa baru. Dirinya juga belum mempunyai seragam sekolah karena tidak mempunyai biaya untuk membayar seragam dengan total Rp 1,5 juta.

“Malu kalau ditanya teman kenapa masih memakai seragam Sekolah Menengah Pertama (SMP), gimana lagi, tidak punya uang, orang tua belum mampu, saya sudah menunjukkan surat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tapi tetap diwajibkan membayar,” terangnya.

Baktiono anggota Fraksi Partai Demkrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya mengaku heran dengan kebijakan sekolah yang seolah-oleh menutup mata terhadap kondisi ekonomi yang dialamin beberapa siswa di Surabaya.

“Kalau perlu, sekolah mendatangi ke rumah siswa untuk mengetahui kondisi sebenarnya, jangan terus menutup mata kalo kondisinya tidak mampu, Surabaya punya anggaran besar untuk Pendidikan, malu alau ada siswa tidak bisa punya seragam,” terangnya.

“Jelas kalau kondisinya begini mereka akan tertekan secara psikologis terutama kepada sesama teman di sekolah, ini tanggung jawab Dinas Pendidikan sebagai pemangku kebijakan tertinggi di Surabaya,” jelasnya.

“Ini yang harus kita kritisi, kalau memang yang melakukan pengadaan sekolah sendiri dari dana Bantuan Opresional Pendidikan Daerah (BOPDA), seharusnya meringakan bukan lebih mahal. Kita akan panggil Dinas Pendidikan dan Sekolah terkait masalah ini agar tidak terjadi di kemudian hari,” pungkas Baktiono.