Keluarkan SE, Tertibkan Brandgang

BrandgangSurabaya – Anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, meminta pada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya serius menarik aset mereka yang dikuasai oleh warga atau pengembang.

Erick Reginal Tahalele anggota Komisi A menyatakan, sesuai data yang ada di DPRD Surabaya. Brandgang (saluran air) Pemkot Surabaya yang dikuasai oleh pihak swasta sangat banyak.

Padahal semenjak adanya ketetapan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2007, Pemkot Surabaya sudah tidak diperkenankan menarik retribusi.

Erick menambahkan, upaya Pemkot menarik brandgang yang sudah lama digunakan warga memang membutuhkan kerja keras dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemkot Surabaya. Sebab tidak sedikit saluran air yang kini telah berbah fungsinya.

“Dulu diperbolehkan disewa, kalau sekarang mau narik, ya, harus ada pemberitahuan, kalau menurut saya dibongkar saja, tapi harus ada dasar yang jelas,” sarannya.

Lebih jauh, politisi dari partai Golkar ini menghimbau baik bagian hukum, dinas PU Bina Marga maupaun dinas pengelolaan bangunan dan tanah tidak memperpanjang izin sewa brand gang.

Hal senada juga disampaikan Tri Didik Adiono Ketua Komisi A meminta agar Bagian Hukum Pemkot Surabaya segera membuat Surat Edaran (SE) untuk rencana penarikan brandgang.

Sebab berdasarkan informasi yang diterimanya, ada sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang juga menanyakan masalah saluran air ini.

“Brandgang itu aset Pemkot meskipun untuk retribusinya tidak bisa ditarik, jadi jangan sampai lepas ke tangan orang lain,” terangnya.

Eka Mardijianto Kepala Bidang (Kabid) Pemanfaatan Tanah Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB) Surabaya mengatakan, akan segera menindak lanjuti permasalahan ini dan melakukan kordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (Din PU) untuk menindak tegas penyewa jika ternyata izin keberadaan sudah selesai.

Masih kata Eka, sesuai data yang ada di Dinas PU Bina Marga dan Dinas Perlengkapan jumlah brandgang milik Pemkot Surabaya, kurang lebih ada 2000 saluran air.

“Nanti kami kordinasikan dulu dengan dinas – dinas dan kami juga akan menanyakan kelengkapan surat izin kepada pengguna atau penyewa, jika mereka tidak bisa menunjukan surat izin kami akan segera menindaknya,” jelasnya.