Hadang Urbanisasi Dengan Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Baktiono

Baktiono

Surabaya – Setiap tahunnya urbanisasi dengan tujuan ke kota-kota besar menjadi keinginan yang kuat bagi kalangan generasi muda di daerah-daerah.

“Jadi kita untuk menghadang para urbanisasi, memang tidak mudah, karena kita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jadi tidak bisa menolak,” kata Baktiono Ketua Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Bagaimana kalau warga surabaya yang diperlakukan seperti itu, yang benar adalah pemerataan di segala bidang tanpa terkecuali, termasuk didalamnya adanya perbaikan pada fasilitas perdagangan serta tersedianya lapangan pekerjaan,” tambahnya.

“Jadi itu tidak dipikul oleh kota surabaya yang menjadi salah satu kota tujuan bagi pendatang, ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pusat, tugas mereka adalah memunculkan potensi-potensi yang membuat kaum urban tidak lagi datang ke kota tujuan,”ungkapnya.

Masih kata Baktiono, tidak berninatnya kalangan generasi muda menyukai pertanian. Karena mereka beranggapan tidak menghasilkan apa-apa, bahkan terlalu sedikit.

“Mereka itu harus diberi bekal yang cukup, seperti di daerah setempat dibangunkan sekolah pertanian, tentunya disesuaikan dengan karakter daerah itu sendiri, itu akan tercipta dengan sendirinya kwalitas pertanian yang baik dan mendunia, sudah banyak contohnya, tidak seperti sekarang masih import,” jelasnya.

“Tadi sudah dikoordinasikan dengan Asisten bidang Pemerintahan, Sekretaris Daerah (Sekda) dan Walikota, begitu juga dengan Satuan Polisis Pamong Praja (Satpol PP) dan para camat,” kata Suharto Wardoyo Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadispenduk Capil) Surabaya.

“Yang akan dilakukan operasi yustisi, untuk lokasi seperti pinggir rel Kereta Api (KA), dekat rumah pompa air, rumah kos-kosan, juga tempat-tempat lain yang banyak warga musiman,” tambahnya.

“Semua itu untuk mengetahui berapa jumlah penduduk musiman yang bekerja di surabaya, kalau dari mereka itu tidak mempunyai pekerjaan di surabaya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM),” terang Suharto.

“Mereka nantinya akan diproses secara hukum, bahkan akan dilakukan sidang ditempat oleh PN, berdasar perda nomor 05 tahun 2011 tentang Penyelenggara Adminitrasi Kependudukan dengan sanksi pidana 3 bulan atau denda maksimal Rp (rupiah) 50 juta,” jelasnya.