330 Kepala Daerah Terlibat Tipikor

mpJakarta – Fakta mengejutkan yang disampaikan Gamawan Fauzi merupakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak sedikit pemegang kebijakan di daerah-daerah terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Gamawan sendiri menilai, salah satu yang menyebabkan terjadi tipikor di daerah karena lemahnya sistem pemilihan langsung yang telah diberlakukan.

Kementerian (Kemen) Dagri yang membidangi Otonomi Daerah (Otoda) tengah mengajukan revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU Pemda), disebabkan dengan pemilihan langsung biayanya jelas sangat mahal.

Dengan revisi tersebut yang diajukan pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kepda hanya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten maupun Kota.

Serta juga dilakukan Pemilihan Umum (Pemilu) Kepda secara bersamaan sehingga dapat menekan biaya yang selama ini begitu sangat mahal sekali.

Perlu diketahui, Kepda yang sudah benar-benar terjerat tipikor diberbagai daerah berdasar data yang dimiliki oleh Mendagri mencapai 330.