Terkait Hutan Kota, Pemkot Tidak Konsisten

Hutan Kota

Hutan Kota

Surabaya – Tri Rismaharini (Risma) Walikota Surabaya menyampaikan Surabaya ditetapkan sebagai sustanable city (kota berkelanjutan) oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 35 persen, saat ini baru tercapai 21 persen.

“Jadi harus nambah terus, cuma pembangunannya itu yang kita bertahap, karena butuh dana,” tambahnya.

Sementara itu, pembangunan RTH tersebar di beberapa kawasan, yang nantinya akan menjadi fasilitas umum (fasum). beberapa titik tersebut diantaranya, eks TPA Keputih, eks pasar di Tambak Wedi juga akan dijadikan RTH.

Bahkan untuk pembangunan titik RTH itu, Pemkot Surabaya akan menggandeng beberapa lembaga untuk bekerjasama seperti Bank Nasional Indonesia (BNI) dan lainnya.

Sepertinya harapan dari Risma untuk saat ini tidak akan ada wujudnya. Disebabkan terkendala pada legislatif Surabaya saat ini yang masa berakhirnya tanggal 24/08/2014 mendatang.

Sedangkan pembahsan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hutan Kota memakan waktu yang cukup lama. Ditambah lagi dari Pemkot Surabaya juga belum bisa menentukan jarak minimal luas wilayah yang akan dijadikan hutan kota.

Rusli yusuf anggota Panitia Khusus (Pansus) Hutan Kota menganggap Pemkot tidak pasti dalam mengambil keputusan untuk menentukan luas hutan kota.

Masih kata Rusli, Pemkot sebelumnya sudah pernah mengeluarkan keputusan luas hutan kota sebesar 10 persen. Selang berapa saat kemudian, Pemkot juga mengatakan luas hutan kota ditentukan dari wilayah tersebut.

“Itu kan membuat binggung, yang benar yang mana, ditentukan dari luas wilayah, atau memang akan ditentukan luasnya minimal harus 10 persen dari garis konservasi,” terangnya.

Eddy Rusianto yang juga anggota Pansus Hutan Kota mengatakan, memang hutan kota tidak bisa terbentuk secara otomatis, tetapi harus ditetapkan oleh pemerintah kota.

Eddy juga mengusulkan kepada dinas terkait, bahwa hutan kota juga bisa dibentuk dari perumahan, asalkan luasnya memenuhi syarat.

“Dan bisa juga tanah itu sudah lama diterlantarkan oleh investor atau milik perorangan selama bertahun-tahun, sehingga nanti masyarakat bisa mengusulkan pada Pemkot,” tambahnya.

“Tanah itu bisa dibuat sebagai hutan kota, walaupun, nanti setelah pemerintah menetapkan tempat itu sebagai hutan kota, bukan berarti tempat itu milik dari pemerintah,” jelasnya.