Tentu Anda Tidak Ingin Dikatakan Tidak Waras

iblisMadiun – Disahkannya Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (UU MD3).

Dimana dalamnya tercantum penegak hukum yang akan memanggil anggota DPR sebagai saksi, harus meminta izin terlebih dahulu ke majelis kehormatan DPR.

Rupanya mendapat reaksi masyarakat yang tidak setuju menggunakan cara imunitas. Dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hal tersebut sudah diatur terkait pemeriksaan sebagai saksi.

“Kenapa harus takut, kalau memang tidak ersalah,” kata Slamet. “Berdalih untuk menyamakan dengan jabatan yang lainnya, merupakan jawaban yang mengada-ada, mereka baru sadar kalau gedung dewan itu sarangnya para maling uang rakyat,” tambahnya.

“Di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada BAB X tentang WARGA NEGARA DAN PENDUDUK tepatnya di pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya,” terang Sodron.

“Semuanya sudah dilindung oleh UU, termasuk para legsilatif itu, UU MD3 itu merupakan penanikan yang dialami oleh dewan sendiri,” tambahnya

“Bahkan pada UUD 1945 di BAB XA tentang HAK ASASI MANUSIA (HAM) pada pasal 28D (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,” jelas Rebo.

“Seharusnya anda itu membuat UU yang lainnya demi kemakmuran rakyat dan negara ini, bukannya malah melindungi diri sendiri, anda tentu tidak ingin disebut sebagai legislatif yang tidak waras,” ungkapnya.