Raperda Surat Ijo Dibahas Komisi A

Irwanto Limantoro

Irwanto Limantoro

Surabaya – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelepasan Aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini tengah dibahas oleh Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Untuk raperda ini, kita diberi waktu 40 hari,” kata Irwanto Limantoro Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pelepasan Aset Pemkot Surabaya.

“Kita juga mengundang Dinas Pengelolahan Tanah dan Bangunan (DPTB), Bagian Hukum dan Perlengkapan, klausul pelepasan ketuanya adalah Sekretaris Daerah (Sekda),” tambahnya.

Masih kata Irwanto, Perda ini mengatur tentang hal yang umum, sedangkan untuk mengatur yang khusus akan ada Perda lagi. “Saat ini masih dalam konsep pelepasan,raperda ini ada 14 pasal dan tidak tertutup kemungkinan akan bertambah,” ungkapnya.

Irwanto menambahkan, salah satu poin diantaranya, kepemilikan lebih dari 20 tahuan secara berturut-turut berdasar Ijin Penempatan Tanah (IPT). “Ini merupakan bukan Perda inisiatif dewan,” jelasnya.

“Nantinya kita juga konsultasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta mendatangi kota yang sudah melepaskan asetnya ke masyarakat seperti Bandung dan Semarang,” pungkasnya.