Kadinsos Bersembunyi Di Ketiak Walikota

Tolak Penutupan Dolly

Tolak Penutupan Dolly

Surabaya – Penutupan lokalisasi Dolly pada tanggal 18/06/2014 mendatang, ternyata menunjukan adanya peningkatan ketegangan.

Dalam dengar pendapat yang dilakukan di Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya terpaksa ditutup.

Semua itu disebabkan beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang sebelumnya diundang malah diwakilkan oleh bawahannya.

“Yang datang apa bisa mengambil kebijakan,” kata Masduki Toha anggota Komisi D DPRD Surabaya. “Kalau tidak ada hasilnya, sebaliknya ditunda untuk menghadirkan Kepala Dinas (Dinas),” tambahnya.

Hal senada juga dingkapkan Yayuk Puji Rahayu maupun Khusnul Khotimah untuk dilakukan penundaan pertemuan antara warga, mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK) maupun yang lainnya.

Masduki Toha menambahkan, selama ini Komisi D tidak pernah diajak koordinasi terkait penutupan Dolly. “Jadi kami ini hanya diam saja, dewan saja tidak bisa mengahadirkan Supomo Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya, apalagi anda sebagai masyarakat,” ucap Masduki dihadapan warga Dolly.

“Penutupan Dolly seperti dipaksakan, baru sekali ada pertemuan,” kata Ngadiman Ketua Rukun Warga (RW) 12. “Tidak hadirnya para SKPD itu merupakan pelecehan institusi, kita siap menunggu bila dipaksakan hadir,” tegas Sukandar.

Junaidi merupakan Sekretaris Komisi D yang memimpin agenda dengar pendapat dengan warga Dolly memberikan keputusan untuk menunda.

“Jumat depan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) kita akan mengundang kembali, dalam agenda nanti, yang harus hadir adalah para Kadis dan tidak diwakilkan,” pungkas Junaidi.