PDIP Tidak Pahami UU, PAW Tidak Dibela

Adi Sutarwijono

Adi Sutarwijono

Surabaya – Kabar Pergantian Antar Waktu (PAW) di tubuh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya ternyata masih menjadi bara dalam sekam.

Wisnu Sakti Buana (WS) yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua (Waket) DPRD Surabaya dan sudah dilantik menjadi Wakil Walikota (Wawali) Surabaya, seharusnya digantikan oleh Siti Maryam.

Namun PAW itu tidak berjalan karena biasnya penafsiran bahwa PAW tidak boleh dilaksanakan saat masa jabatan wakil rakyat kurang dari 6 bulan.

Padahal dalam penjelasan atas Undang-Undang (UU) nomor 27 tahun 2009 tentang Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan daerah (DPD) dan DPRD, pada pasal 388 ayat (7) disebutkan jika masa 6 bulan itu bukan berarti terhitung dari sisa masa jabatan dewan.

6 bulan yang dimaksud dalam UU tersebut adalah terhitung sejak surat usulan pemberhentian anggota dewan tersebut diajukan.

Saat itu, surat usulan pemberhentian WS ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) pada tanggal 28/01/2014.

Surat itu melalui Surat Keputusan (SK) DPRD Surabaya nomor 1/2014 tentang Usulan Pemberhentian Pergantian Antar Waktu Pimpinan dan Anggota DPRD Surabaya Masa Jabatan 2009-2014.

Namun opini publik terlanjur diarahkan jika 6 bulan yang dimaksud adalah sisa masa bakti anggota dewan yang jika dihitung, batas waktu PAW itu adalah tanggal 24/02/2014.

Menurut sumber di PDIP, sejak usulan WS diberhentikan pada tanggal 28/01/2014, berkas PAW dari WS ke Siti Maryam juga sudah beres. Dan saat Wisnu dilantik sebagai wakil wali kota pada tanggal 24/02/2014.

Sebenarnya surat dari DPRD Surabaya ke Walikota terkait PAW Siti Maryam sudah diserahkan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada tanggal 21/02/2014.

Dan kabarnya, Walikota menandatangani berkas itu pada tanggal 25/02/2014 lalu diajukan ke Pemprov Jatim pada tanggal 26/02/2014.

‚ÄúWalau pengajuannya ke Pemprov Jatim pada tanggal 26/02, namun sesuai penjelasan UU nomor 27 tahun 2009, upaya PAW yang diajukan Fraksi PDI Perjuangan tak terlambat,” tambahnya.

“Karena hitungan 6 bulan itu sejak surat usulan pemberhentian WS pada tanggal 28/01/2014, ini yang menjadi kekeliruan penafsiran semua pihak, sehingga dengan berpatokan pada tanggal 24/01/2014,” terangnya.

“PAW untuk Siti Maryam ditegaskan sudah terlambat, padahal untuk saat ini saja, hal itu masih bisa dijalankan,” ujarnya.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Surabaya sudah tidak bersemangat membela haknya di DPRD Surabaya. PDI Perjuangan sudah beranggapan hal itu sudah berakhir dan terkesan jika partai ini sudah tak membela hak kadernya.

“Saya tidak paham dengan isi UU tersebut, tapi bagi kami itu sudah selesai. Lagipula, masa bakti ini juga hanya kurang beberapa bulan saja,” tandas Adi Sutarwijono Wakil Ketua (Waket) DPC PDIP Surabaya.

Disinggung soal jatah 1 kursi yang hilang. Adi juga mengaku jika fraksinya juga tak rugi. Alasannya, masa bakti dewan hanya tinggal beberapa bulan saja.