Minuman Beralkohol Tidak Bisa Dibawa Pulang

Blegur Prijanggono

Blegur Prijanggono

Surabaya – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengendalian minuman beralkohol sudah selesai dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) Komisi B bidang Perekonomian (Eko) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Raperda tersebut terdapat 22 pasal yang mengatur tentang, larangan menjual, syarat – syarat perizinan serta sanksi untuk pelaku usaha yang menekuni bisnis minuman beralkohol.

Salah satunya disebutkan dalam pasal 18 tentang sanksi adminitratif kepada pelaku usaha minuman beralkohol yang tidak menaati Peraturan Daerah (Perda).

Mengenai sanksi yang dijatuhkan berupa teguran tertulis, denda adminitrasi, penutupan sementara usaha, sampai pencabutan izin usaha.

Hal itu dikarenakan, agar perederan minuman beralkohol yang berada di kawasan Surabaya agar tidak semakin merajalela. Selain itu untuk melindungi para pemuda yang ada di Surabaya supaya tidak terseret dalam pusaran candu alkohol.

Selain sanksi administrasi, pemilik usaha juga akan dipidanakan. Para pelaku usaha minuman beralkohol yang melanggar Perda akan dihukum selama 50 tahun penjara.

Tidak cukup hanya itu, mereka akan dikenakan denda sebsar Rp (rupiah) 50 miliar. Sanksi berat ini untuk membuat efek jera kepada setip pengusaha yang tidak taat kepada aturan pemerintah.

“Pengkonsumsi minuman beralkohol dibatasi usianya dari 21 tahun ke atas, dibawa itu dilarang,” Kata Blegur Prijanggono Ketua Pansus Pengendalian Minuman Beralkohol Bleggur Prijanggono.

Masih kata Blegur, tidak semua dilarang menjalankan bisnis minuman beralkohol. Namun, tetap harus ada syarat-syarat yang harus dipatuhi yang tertuang di dalam Raperda.

Walaupun sekelas minimarket harus mempunyai izin lengkap. Misalnya, harus mempunyai tempat khusus, tempat jualannya juga harus terpisah dan harus dikonsumsi secara langsung di area itu.

“Salah satunya minimarket yang ada di daerah Semolowaru, itu bagus, yang mau masuk ditanya umurnya kalau mencapai 21 ke atas bisa membelinya,” terangnya.

“Itupun harus di minum disitu dan harus menyediakan tempat khusus sendiri untuk tempat minum alkoholnya, jika tidak bisa memberikan izin tersebut atau syarat – syaratnya berarti pemilik usaha siap untuk tidak menjualnya kembali,” tuturnya.

Blegur menambahkan, untuk tempat seperti hotel berbintang 3, 4, dan 5. Serta restoran dengan tanda talam kencana dan tanda talam selaka.

Untuk bar, pub, klub malam, diskotik dan karaoke dewasa diizinkan untuk menjualnya. Namun tetap tidak lepas dari syarat yang ditentukan dan harus mengacu kepada Perda itu.

Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjelaskan, apabila Perda tersebut sudah ditetapkan, maka untuk pemilik usaha yang menjual minuman beralkohol masih diberikan tenggang waktu selama 1 bulan untuk mengemasi barang-barangnya.

Hal itu agar tidak diperjual belikan dengan sembarangan terhitung sejak Perda tersebut disahkan.

Maria menyampaikan, akan ada tim terpadu untuk selalu mengawasi setelah Perda tersebut disahkan. Tim terpadu itu bukan dari asosiasi pengusaha.

“Tim terpadu itu, sifatnya mengawasi, yang dikhawatirkan malah nanti ada permainan jika asosiasi masuk kedalam tim terpadu, sehingga kita formulasikan tim terpadu hanya dapat berkordinasi dengan asosiasi,” pungkasnya.