Ternyata BPK Ganjal Kasus Bimtek DPRD Surabaya

DPRD

DPRD

Surabaya – Bimbingan Teknis yang diadakan setiap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari pusat hingga Kabupaten dan Kota merupakan agenda wajib.

Ternyata yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya program tersebut disalahgunakan. Informasi yang berkembang ada beberapa anggota legislatif Surabaya tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut, namun ada tanda tangannya yang menyatakan dirinya hadir.

Dana Bimtek DPRD Surabaya mencapai Rp (rupiah) 3,7 miliar. Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak pernah diproses, walau ada laporan tentang penyimpangan tersebut.

Dari pihak aparat Kepolisian sampai saat ini masih menunggu hasil penyidikan dari BPK. Lambatnya kasus tersebut ternyata bersumbu pada BPK yang tidak mau melakukan pemeriksaan pada penyimpangan anggaran Bimtek.

Musyafak Rouf merupakan mantan dari Wakil Ketua (Waket) DPRD Surabaya yang dinyatakan bersalah dalam kasus dana Jasa Pungut (Japung) dengan kerugian negara sekitar Rp 740 juta mempertanyakan lambatnya pemeriksaan.

Hal tersebut sangat jelas, bahwa BPK sengaja mengganjal agar kasus dengan tersangka Wishnu Wardhana (WW) mantan Ketua DPRD Surabaya tidak akan di sidang pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Diyakini kasus Bimtek DPRD Surabaya akan dihilangkan secara berlahan.