KPU Bisa Batalkan Kursi Caleg Soal Dana Kampanye

Edward Dewaruci

Edward Dewaruci

Surabaya – Tingkat partisipasi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 09/04/2014 lalu terbilang bagus dengan mencapai 60,13 persen pemiliah. Bila dibandingkan dengan Pileg tahun 2009 silam, tingkat partisipasi pemilih hanya 48 persen.

Jumlah pemilih yang ada di Surabaya mencapai 2 juta jiwa dan jumlah suara sah mencapai 1.152.176, sedangkan untuk suara tidak sah sebanyak 80.208 suara.

Total suara sah pemilik meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) 1 sebanyak 243.733. Lalu dapil 2 sebanyak 249.215 suara. Selanjutnya untuk dapil 3 yakni 209.789. Kemudian di dapil 4 mencapai 219.692 dan di dapil 5 sebanyak 229.747.

Untuk suara tidak sah di dapil 1 sebanyak 17.157, dapil 2 sebanyak 19.312 suara, dapil 3 sebanyak 13.646, dapil 4 sebanyak 15.308 dan pada dapil 5 mencapai 14.785 suara.

“Untuk tingkat partisipasi yang paling rendah adalah di dapil 1 yakni sebesar 57 persen, kemudian disusul di dapil 4 yakni 58 persen,” kata Eko Waluyo Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya.

Masih kata Eko, hingga saat ini untuk proses penyampaian rekapitulasi KPU Surabaya masih belum disampaikan di Rapat Pleno KPU Jawa Timur (Jatim). Rencananya untuk Surabaya akan digelar pada hari akhir penghitungan di Hotel Singgasana.

“Untuk Surabaya akan dilakukan pada hari terakhir, bersamaan dengan Malang dan Pasuruan,” imbuhnya.

KPU Surabaya siap melakukan verifikasi terkait data laporan dana kampanye 12 partai di Surabaya. Sehubungan dengan itu, KPU Surabaya berharap agar laporan yang diserahkan benar-benar obyektif. Karena ke depan hal itu akan  berpengaruh terhadap posisi caleg yang terpilih.

KPU bisa membatalkan kursi yang berhasil diraih seorang Calon Legislatif (Caleg) jika ternyata terdapat ketidaksesuaian soal data dana kampanye yang dilaporkan dengan hasil pengawasan.

Terkait peraturan pemilu yang mengatur soal dana kampanye partai dan caleg, KPU Surabaya telah menerima laporan dari 12 partai yang lolos verifikasi meski datanya masih harus dilakukan berbagai evaluasi. Penyerahan data dana kampanye partai dan caleg merupakan persyaratan mutlak.

“Jika partai tidak melaporkan dana kampanye secara obyektif dan realistis, maka akan menjebak dirinya sendiri, karena perolehan kursinya akan dipermasalahkan oleh KPU bahkan bisa di batalkan,” Papar Edward Dewaruci Komisioner Bidang Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Surabaya.