PT Freeport Dan PT Newmont Kantongi Rekomendasi Ekspor

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Rozik B Soetjipto (tengah) bersama Presdir PT Indosmelt Natsir Mansyur (kiri) dan Presdir PT Indovasi Mineral Indonesia Taufik Sastrawinata (kanan) menunjukkan dokumen kerja sama bidang industri hilir di Jakarta

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Rozik B Soetjipto (tengah) bersama Presdir PT Indosmelt Natsir Mansyur (kiri) dan Presdir PT Indovasi Mineral Indonesia Taufik Sastrawinata (kanan) menunjukkan dokumen kerja sama bidang industri hilir di Jakarta

Jakarta – PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara penghujung bulan lalu (28 maret 2014), telah mengantongi izin rekomendasi ekspor mineral olahan dari Kementerian ESDM. Izin tersebut diperoleh setelah ada komitmen dari kedua perusahaan untuk membangun pabrik pemurnian mineral (smelter).

Namun izin tersebut baru berupa rekomendasi ekspor, selanjutnya besaran ekspor yang diperbolehkan ada di tangan Kementerian Perdagangan. “Statusnya Eksportir Terdaftar, selanjutnya ada di perdagangan,” kata Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

Freeport dan Newmont mendapat izin rekomendasi ekspor, karena komitmen untuk membangun pabrik smelter, bekerjasama dengan Indosmelt dan Nusantara Smelting serta Indovasi Mineral Indonesia untuk pasokan konsentrat tembaga ke pabrik smelter yang akan dibangun. Ketiganya menandatangi perjanjian conditional sales purchase agreement (CSPA). “Karena mereka punya komitmen untuk membangun smelter,” jelas Sukhyar.

Pada 12 Januari 2014 lalu,pemerintah telah melarang ekspor mineral mentah (ore). Pemerintah hanya memperbolehkan mineral yang sudah dimurnikan dipabrik smelter untuk diekspor, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Namun, pemerintah masih memberikan kelonggaran untuk mineral yang sudah setelah jadi atau olahan seperti konsentrat tembaga untuk diekspor, namun akan dikenakan bea keluar secara progresif yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.6/PMK.011/2014.

Tapi, kelonggaran ini hanya diberikan selama 3 tahun, sambil menunggu perusahaan-perusahaan yang sudah mengolah mineralnya, untuk membangun pabrik smelter. Sehingga pada awal 2017 sudah tidak ada lagi mineral olahan termasuk mineral mentah yang diekspor, hanya akan ada mineral yang sudah dimurnikan yang boleh diekspor.