Pungli Terhadap Pedagang, Dewan Minta Kejari Turun

pasar2Surabaya – Sejumlah pengurus Kumpulan Pedagang Pasar Seluruh Surabaya (KPPSS) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

Bahkan mereka menyampaikan adanya tindakan semena-mena dari Direksi Perusahaan Daerah (Dir PD) Pasar Surya. Sejak 2013, PD Pasar menaikkan berbagai tarif pembayaran dari para pedagang.

Peraturan baru yang keluar melalui Surat Keputusan (SK) itupun tanpa sepengetahuan dari Badan Pengawas (Bawas) PD Pasar Surya. Tentu saja, SK itu berlawanan dengan Peraturan Daerah (Perda) nomer 06 tahun 2008 semua keputusan direksi harus atas persetujuan bawas.

Husen Ketua KPPSS menceritakan, tarif yang dinaikkan meliputi pembayaran listrik. Untuk biaya listrik, PD Pasar awalnya hanya mengambil 15 persen, saat ini naik menjadi 25 persen. Begitu pula dengan  Biaya Tata Usaha (BTU). Setiap pedagang melakukan transaksi dengan PD Pasar dikenai biaya sebesar Rp (rupiah) 3 ribu. Angka ini jauh lebih meningkat dari sebelumnya yakni seribu rupiah.

masih kata Husen, untuk balik nama stand dari pemilik yang sudah meninggal kepada ahli waris dikenai biaya Rp 1,5 juta permeter. Sedangkan balik nama untuk jual beli stand, dari pemilik lama ke pemilik baru dipungut biaya sebesar Rp 500 ribu permeter.

“Alasannya karena hak bukan kebendaan, semuanya itu harus kembali ke PD Pasar, memang hak pakai, bukan hak milik, tapi kok masih ada biaya balik nama, padahal ini dari orang tua yang mati ke anaknya sendiri,” tambahnya.

Moch Machmud Ketua DPRD Surabaya menilai penarikkan itu sebagai pungutan liar (pungli). Hal itu karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sesuai dengan Perda nomer 6 tahun 2008.

“Tapi faktanya, setelah pedagang cerita pada saya, Bawas tidak merasa mengirim surat dan tidak dilapori oleh direksi,” paparnya.

“Kalau seperti setiap uang yang masuk ke kas PD Pasar Surya pungli, ini sebaiknya Kejaksaan Negeri (Kejari) yang mengurus,” terangnya.