Komisi C Menginginkan Maksimalisasi Terminal Tambak Osowilangun Untuk Jalur Pantura

agusSurabaya – Kesiapan terminal Tambak Osowilangun (TOW) untuk menampung bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) serta juga bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) merupakan terminal milik dari Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya dibawah pengawasan Dinas perhubungan (Dishub) Surabaya.

Hal tersebut ternyata menjadi perhatian secara khusus dari anggota Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya bahkan meminta terminal TOW segera difungsikan secara maksimal.

“Sebelum teman-teman dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) membuat rekomendasi,” kata Agus Sudarsono anggota Komisi C DPRD Surabaya. “Sehingga dikembalikan kebijakan bahwa tidak mampir ke TOW tidak apa-apa,” tambahnya.

“Kalau kita menginginkan kembali ke TOW, untuk jalur Pantai Uatara (Pantura) semestinya bus-bus tersebut masuk ke TOW baik AKAP maupun AKDP,” terang Agus.

Masih kata Agus, dulunya juga sudah bahkan kami menyarankan lewat rekomendasi dari Ombudsman RI. “Dengan salah satu poin adalah memperbaiki infrastruktur yang ada di TOW,” paparnya.

“Dan anggaran untuk perbaikan terminal TOW adalah Rp (rupiah) 15 miliar, dengan ditambahkannya jalur pada bagian depan dalam hal ini di jalur keberangkatan dan belakang,” ungkapnya.

“Tetapi tidak tahu kenapa Dishub Surabaya membuat surat lagi rekomendasi pada Ombusmen RI, yang pada akhirnya bertolak belakang dari yang sudah -sudah,” aku Agus.

Agus menambahkan, pada akhir tahun 2013 proyek pembangunan terminal TOW sebenarnya sudah selesai dan bisa dimanfaatkan baik bus AKAP ataupun bus AKDP.

“Saya minta itu diperbaiki, sehingga menjadi terminal yang sangat layak untuk khusus bus jalur Pantura, jadi tidak perlu ke terminal Bungurasih (Purabaya), sedankan untuk terminal Bungurasih tetap diperuntukkann bagi bus yang ada di jalur selatan,” jelasnya.

“Dan kalaupun ada kesamaam terhadap 2 terminal tersebut tidak terlalu berarti, terlebih untuk bus AKAP jalur Pantura,” ungkapnya.

“Sebenarnya tidak perlu lagi menaikkan penumpang karena sudah memiliki penumpang sendiri, seharusnya itu menjadi hak dari bus AKDP atau yang biasa dikatakan bus reguler,” pungkasnya.