Perda RT/RW Surabaya Terlantar, Terbentur Tol Tengah Kota

erickSurabaya – Hingga sampai saat belum ada titik terang antara Walikota Surabaya dengan pemerintahan pusat terkait rencana pembangunan tol tengah kota ternyata sangat berdampak terhadap nasib Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RT/RW) Surabaya dimana pembahasan itu telah diselesaikan sekitar 2 tahun yang lalu.

“Kami belum bisa menyelesaikan Perda RT/RW dan sampai hari ini keputusan dari pusat belum ada,” kata¬† Erick R Tahalele anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya.

“Karena masih terjadi tarik ulur soal tol tengah kota, sehingga kami dengan terpaksa masih harus mengacu kepada Perda nomor 03 tahun 2007,” tambahnya.

“Prinsip kami sudah mengerjakan Perda RT/RW dan sudah selesai, hanya saja setelah berkas hasil pembahasan itu kami serahkan ke pusat untuk dimintakan persetujuan,” terang Erick. “Ternyata hingga saat ini belum ada kejelasan,‚ÄĚ paparnya.

alfan“Jadi tol tengah kota itu nanti seperti flay over di banyu urip, artinya tidak ditarik biaya retribusi apapun, dan rencananya di bangun mulai dari jalan Ahmad yani sampai jalan Basuki Rahmat,‚ÄĚ ungkap Moch Anwar yang juga anggota Komisi A.

“Maketnya saya memang belum pernah lihat, tetapi prinsipnya konstruksi tol tengah kota yang akan dibangun telah direncanakan untuk tidak menggangu pemukiman atau bangunan yang ada,” jelas Anwar.

“Dan bangunan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kota karena akan berdampak kebaikan dan kenyamanan penggunan jalan,” pungkasnya.

“Jangan salah, tol tengah kota itu dibangun sebenarnya bukan diperuntukkan kendaraan penumpang, tetapi untuk kendaraan pengakut barang, tidak ada kaitannya dengan soal kemacetan kota, sehingga proyek monorel juga tetap dibutuhkan,” tegas Alfan Kusaeri Wakil Ketua Komisi A.

“Lahan masyarakat yang statusnya hak milik dan ternyata masuk kawasan konservasi kota Surabaya, ternyata mereka memiliki surat-surat kepemilikan tanah tersebut sebelum tahun 2007, termasuk yang dimilik Pakuwon Jati (PJ), sehingga hasil koordinasi kami dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya akan ada rencana untuk mengganti,” jelasnya.