Pemberantasan KKN Belum Sentuh Nepotisme

I Wayan Titip Sulaksana, Pakar Hukum Unair

I Wayan Titip Sulaksana, Pakar Hukum Unair

Jawa Timur – Praktik kolusi korupsi Nepotisme (KKN) di PT Pelindo III, sudah parah. UU RI No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dijelaskan dalam Bab 1 Pasal 1 (2) yakni Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

Adapun sanksinya, diterangkan sesuai Pasal 21 dan Pasal 22, Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi & nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Menurut pendapat Pakar Hukum Unair I Wayan Titip Sulaksana, jika Bapak dan Anak bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan lingkup yang sama, apa lagi bekerja dengan dibiayai negara, jelas melanggar undang-undang. ‚ÄúKalau bukan KKN apa namanya, BUMN punya siapa? juga dari milik negara. Sudah tidak betul, itu jelas melanggar UU RI No 28 Tahun 1999,‚ÄĚ kata I Wayan Titip Sulaksana.

I Wayan Titip Sulaksana menyebutkan jika Bapak dan Anak kerja di satu perkantoran BUMN sudah termasuk kejahatan terorganisir. ‚ÄúItu sudah termasuk bagian dari korupsi, melakukan kejahatan secara teroganisir. Jadi 1 kaluarga wajib dipenjarakan, jangan satu sel, dibedakan, biar tidak terjadi kecurangan lagi,‚ÄĚ jelas I Wayan Titip Sulaksana./*gnt