Urai Kemacetan, Frontage Sisi Barat A Yani Segera Dikebut

agusSurabaya – Kepadatan arus lalu lintas yang akan menuju ke Surabaya dari berbagai daerah khususnya dari kota Sidoarjo yang melintasi kawasan jalur utama jalan A. Yani yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Terlebih tidak adanya penambahan jalan baru yang ada di Surabaya yang cukup signifikan. Saat ini sangat dirasa perlu adanya pembangunan akses jalan baru guna mengurai kemacetan yang semakin hati semakin padat yang masuk ke Surabaya.

Saat ini akses jalan pada sisi barat jalan utama A Yani sangat dirasakan perlu segera dibangun. Pembangunan jalan frontage tersebut semakin diperlukan untuk mengurangi beban kepadatan di kawasan pintu masuk Kota Pahlawan ini.

Itu yang membuat Komisi C bidang Pembangunan (Pemb) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya begitu memperhatikan secara khusus perkembangan kepadatan kendaraan selama ini.

“Keperluan pembangunan frontage sisi barat sudah semakin mendesak, untuk itu kami minta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya secepatnya membereskan masalah pembebasan lahan dikawasan tersebut,” kata Agus Sudarsono anggota Komisi C DPRD Surabaya.

“Kita berharap upaya pembebasan lahan di frontage sisi barat tidak ada kendala yang berarti, mengingat kepadatan lalu lintas di akses jalan utama A Yani yang semakin padat,” tambahnya.

Masih kata Agus, bahkan juga berharap serta meminta kepada semua pihak pemilik lahan, baik institusi pemerintah maupun dari swasta untuk ikut membantu memperlancar proses pembebasan lahan.

“Kalau memang lahannya mau dijual atau ditukar guling secepatnya diselesaikan dengan Pemkot Surabaya, berapa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), sehingga bisa segera dibangun bentuk fisiknya,” tutur Agus.

Pembebasan pada lahan frontage di sisi barat nampaknya menjadi fokus prioritas Pemkot Surabaya. Pasalnya banyak bangunan baik milik institusi pemerintah maupun swasta.

“NJOP di A Yani itu berapa nilainya, biar segera bisa dicarikan nilai tengahnya, Pemkot Surabaya harus segera melakukan pembelian atau pembebasan sehingga tidak ada lagi lahan atau bangunan yang susah untuk dibebaskan, tidak seperti di frontage sisi timur,” paparnya.

Agus menambahkan, Pemkot Surabaya juga harus bersikap tegas terkait dengan keberadaan bangunan baru atau rencana pembangunan baru di kawasan frontage sisi barat. Karena di kawasan tersebut akan dilebarkan antara 15 hingga 20 meter, yang dimulai dari Bundaran Waru hingga Terminal Joyoboyo.

Hingga saat ini, beberapa institusi pemerintah untuk melepaskan lahan dan bangunannya nyaris tidak menemui kendala dimulai dari Dinas Perhubungan Jawa Timur (Dishub Jatim), Dinas Kesehatan (Dinkes), PT Iglas, Pusvetma, Dinas Pertanian (Dis Pertan), Badan Usaha Logistik (Bulog), Kepolisian Daerah (Polda) Jatim, Kejahsaan Tinggi (Kejati) serta juga PT Wika, dapat dikatakan pembebasan frontage sisi barat tidaklah sesulit sisi timur.

“Kalau swasta harus segera diselesaikan, kalau tidak salah pada tahun 2013 selesai untuk¬† pembebasan, pada tahun 2014 sudah pembangunan fisik,” jelas Agus.