UU Tipikor Memang Lex Specialist, Namun Bukan Untuk Memotong Lex Generalis-nya

Prof. Romli Atmasasmita

Prof. Romli Atmasasmita

Jakarta – Tidak semua perbuatan yang menimbulkan kerugian negara bisa dikategorikan korupsi. Misalnya, kerugian negara dalam kasus bioremediasi yang dialami PT Chevron Pasific Indonesia.

Hal itu termuat dalam Pasal 14 UU Tipikor. Di situ terdapat rambu-rambu guna membatasi lingkup perbuatan yang bisa dikategorikan korupsi.

“Masalahnya, aparat penegak hukum baik jaksa, hakim, dan pengacara sering tak mau menengok UU tersebut. Itulah sebab seringnya terjadi kesalahan,” kata Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran (Unpad) Romli Atmasasmita, di Jakarta, Rabu lalu.

Menurut penyusun UU Tipikor ini, terlalu banyak persoalan yang mengganggu sektor hulu minyak dan gas bumi Indonesia. Akibatnya, sektor ini terhambat perkembangannya dan para investor memilih hengkang. Salah satu persoalan itu adalah kriminalisasi terhadap kegiatan yang dinaungi Production Sharing Contract (PSC) atau kontrak kerja sama migas.

Dalam konteks korporasi, kata Romli, dugaan kerugian negara yang terjadi pada aktivitas perusahaan tak boleh gegabah dianggap korupsi. Sebab, korupsi timbul jika semua unsurnya terpenuhi. Di antaranya, ada penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat pemerintah, ada perbuatan melawan hukum, dan ada kerugian negara. Ketiganya harus terpenuhi secara kumulatif.

“Tidak bisa hanya ada kerugian negara semata, lalu sebuah korporasi atau PT disebut melakukan korupsi. Bisa saja penggelapan, pemalsuan dokumen, atau yang lainnya. UU Tipikor memang lex specialist, namun bukan untuk memotong lex generalis-nya. Kalau bukan korupsi, jangan dipaksakan, cacat jadinya. Bakal lebih banyak mudarat ketimbang maslahatnya,” jelasnya.