Ha ha … Bohong Kok Di Pelihara …

Jawa Timur – Terkait adanya rumor susahnya wartawan menemui pejabat di instansi pemerintahan, portal nasional berupaya melakukan pembuktian kebenaran rumor tersebut.

Untuk pembuktian, beberapa pejabat SKPD di pemerintahan Provinsi Jawa Timur menjadi sasaran pembuktian dan ternyata rumor tersebut 50% bisa dikatakan tidak benar.

Sebut saja di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Saat hendak menemui salah satu Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pendidikan Umum, salah satu staf cowok penjaga pintu ruang Kasi dan beberapa staf lainnya mengatakan dengan tegas bahwa Kepala Seksi tidak ada ditempat alias keluar, padahal portal nasional sudah membuat janji dengan kepala seksi.

“Bapak tidak ada ditempat, bapak keluar. Anda dari mana?,” tanya cowok si penjaga pintu dengan tegas tanpa menanyakan keperluan setelah portal nasional meminta ijin untuk menemui Kasi.

Setelah dari Bidang Pendidikan Umum, portal nasional mengarahkan target ke Bidang TK/SD/PK. Setelah meminta ijin ke staf penjaga pintu ruang Kepala Bidang TK/SD/PK, dengan tegas staf yang kebetulan bernama Slamet itu mengatakan kepala bidang tidak ada. “Bapak tidak ada, bapak belum datang!,” katanya tanpa menanyakan keperluan. Bukan hanya penjelasan itu, Slamet memanggil 2 Pol PP dinas yang bisa dipastikan mendapat perintah untuk segera melakukan tindakan.

Lucunya, salah satu Pol PP dan beberapa pegawai yang ada mengatakan, tindakan itu dilakukan karena sudah diluar jam kantor. Entah ini perintah dari atasan atau bagian dari aturan. Mendengar ungkapan tersebut, portal nasional menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan pembicaraan jauh hari terlebih dahulu dengan pihak dinas dan waktu ingin menemui pihak dinas masih didalam jam kantor tapi terkendala oleh staf ajudan.

Penjelasan tegas yang dilontarkan dan tindakan sigap para staf alias ajudan itu layak diacungi jempol meski 100% bohong dan mengada-ada.

Tindak pelanggaran Undang-Undang Pelayanan Publik yang dilakukan para pegawai dengan memberi informasi bohong itu juga terjadi di bidang lain dan hampir di seluruh SKPD di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Intinya, banyak pejabat SKPD yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Timur ini tanpa sengaja atau dengan sengaja mencegah Undang-Undang Pelayanan Publik berjalan semestinya.

Pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK pada BAB I Ketentuan Umum poin 5 disebutkan
Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan
pelayanan publik.