Kejaksaan Tangkap DPO Rp 182 Juta

Demak – Satuan tugas Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak dan Purwodadi mengamankan buronan korupsi kredit usaha tani (KUT) Tahun Anggaran 1999, Djumadi di Desa Tuko Kecamatan Pulokulon, Purwodadi. Djumadi merupakan pensiunan PNS Bappeluh Demak yang diputus Mahkamah Agung selama satu tahun dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan pidana penjara.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Demak, Zairinida mengatakan, kasus korupsi ini telah diputus Pengadilan Negeri (PN) pada 2005. Selang lima tahun kemudian vonis yang sama dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Semarang. “Kasasi ditolak sehingga putusan Mahkamah Agung menguatkan vonis Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri,” ujarnya, Rabu (25/12) kemarin.

Salinan putusan MA Nomor 1549K/Pid.Sus/2010 tertanggal 18 Juli 2011 baru diterima September 2013. Sepanjang proses peradilan, Zairinida menjelaskan bahwa Djumadi tidak ditahan.

Aksi penangkapan ini bermula dari petugas monitoring center Kejaksaan Agung tengah melakukan pengumpulan semua data tersangka DPO (buron) di Purworejo. Dari data tersebut tim yang terdiri atas tiga orang itu mengindikasikan bahwa lokasi persembunyian Djumadi terlacak di Purworejo. Pelacakan ini berdasar hasil sadapan dari nomor ponsel sang istri yang berniat lari bersama Djumadi.

Djumadi tidak melakukan perlawanan saat ditangkap. Warga Desa Boyolali Kecamatan Gajah itu kini telah mendekam dirumah tahanan (rutan) Demak. Terpidana dijerat Pasal 1 ayat (1) huruf b jo Pasal 28 jo Pasal 34 huruf c UU No 3/1971 jo Pasal 43 A UU No 31/1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Atas perbuatan tersebut negara dirugikan sebesar Rp 182.148.347.