Saran Legislatif Tempuh Jalur Hukum

Surabaya – Dengar pendapat mengenai Jalan Kenari kembali dilanjutkan. Kali ini, Virgo Eresta Jaya Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Surabaya II menyatakan, salah cara yang dapat ditempuh menyelesaikan masalah ini adalah lewat jalan mediasi yang difasilitasi oleh BPN.

“Saran saya lewat jalur damai dulu, biar nanti Kanwil yang memfasilitasi, tapi kalau tidak bisa ya tempuh jalur hukum juga bisa,” katanya.

Masih kata Virgo, dari sinyal yang diberikan PT Sentral Tunjungan Perkasa (STP) atau pemilik sertifikat, sebenarnya mereka ingin dilibatkan secara langsung dalam menyelesaikan sengketa lahan Jalan Kenari.

Sebab selama ini, penyelesaian masalah sengketa hanya lewat jalur legislatif.

“Kalau lancar, sebelum tahun baru masalah ini bisa selesai, akan tetapi, kita lihat dulu mediasi yang akan dilakukan nanti,” tandasnya.

“Cara mendapatkan lahan itu kan macam-macam, ada yang lewat ruislag atau lewat pembayaran ganti rugi, mungkin untuk Jalan Kenari ini, ada beberapa persyaratan yang belum lengkap,” terangnya.

“Dari sini saja, saya kurang begitu senang,” cetus Alfan Kusaeri Wakil Ketua (Waket) Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan (Hum Pem) Legislatif Surabaya .

“Dulu itu fasilitas umum (fasum), tapi tidak tahu kenapa sekarang jatuh ke perorangan, ini tugas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menarik kembali aset negara itu dan dikembalikan lagi kepada negara,” ujarnya.

Alfan menambahkan, dari penelusuran yang dilakukan anggota DPRD Surabaya, lepasnya Jalan Kenari, banyak ditemui kejanggalan.

Sebab proses lepasnya, tanpa dilengkapi dengan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mandgari). Padahal dengan status lahan yang dimilik pemerintah, persetujuan dari Mendagri mutlak dibutuhkan.

“Upaya damai itu bagus, tapi upaya damai bagaimana dulu yang akan ditempuh,” tegas Adies kadir anggota Komisi A.

Menurut Adies, uapaya damai yang disampaikan Kepala BPN harus diperjelas. Jangan sampai, ketika Pemkot sudah mengikuti mekanisme tersebut malah akan rugi.

Ia menyarankan pemerintah kota bersikap tegas terkait masalah Jalan Kenari. Misalnya dengan membuat surat yang ditujukan ke BPN dengan tembusan kepada seluruh pihak terkait.

“Sepertinya BPN tidak berani membatalkan sertifikat ini, kalau damainya tidak jelas, lebih baik kita menempuh jalur hukum saja, meskipun prosesnya lumayan lama,” jelasnya.

Maria Theresia Ekawati Rahayu Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkot Surabaya menyatakan, pemerintah kota siap mengirimkan surat ke BPN sebagaimana saran dari anggota komisi A.